Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam

Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam

            

Ajaran al-Qur’an yang berkenaan dengan politik sesungguhnya telah diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Semenjak Islam lahir dan berada pada puncak kejayaannya setelah hijrah ke Madinah, mayarakat Islam telah memilih sistem negaranya yang berdasar pada politik Islam. Sebab ada beberapa keistimewaan pada sistem pemerintahan ini, yang membedakannya dengan sistem pemerintahan negara lain. Di antaranya adalah:

1. Kedaulatan hukum Ilahi

            Prinsip dasar yang paling utama dalam negara Islam adalah bahwa sang penguasa (penetap hukum) itu hanyalah Allah, sedangkan pemimpin kaum muslimin pada hakikatnya adalah khilafah. Seorang pemimpin tidak mutlak semata-mata hanya sebagai pengendali suatu kebijakan tetapi juga bertindak sesuai hukum ilahi yang bersumber pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Inilah prinsip dasar yang telah disebutkan dalam beberapa ayat di dalam  al-Qur’an, seperti surat an-Nisa’ ayat 59, 64, 65, 80, 105, surat al-Maidah ayat 44,45,47 dan masih banyak lagi.

Ketidakjujuran Merusak Tatanan Negara

Ketidakjujuran Merusak Tatanan Negara

Keadilan, moralitas, dan kejujuran harus mencakup di semua ruang dan waktu yang dilalui manusia. Benar, terlebih lagi bagi politisi. Katakan saja politisi di sini adalah orang-orang yang bertanggungjawab besar terhadap kesejahteraan bangsanya. Di tangan mereka nasib para golongan kecil ditentukan. Politisi harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dipimpinnya. Sifat keadilan haruslah tertancap kuat di hatinya, sehingga tidak ada perilaku diskriminasi ketika memutuskan suatu hukum. Moralitas yang mulia harus terpancar dari perilakunya. Harus punya keahlian menentukan prioritas agar tindakan yang berlebihan terhindar.

Saya bingung apakah hati saya mau menangis ataukah marah membaca harapan di atas. Semuanya terasa hanya seperti angan-angan belaka jika melihat kondisi hukum di negara kita. Indonesia yang masih sangat jauh untuk dibilang sebuah negara maju, masih saja mengeksploitasi sumber daya alam secara serakah. Lebih lanjut pemerintah Indonesia tidak merasa rugi (ataukah memang ada motivasi lain) jika sumber daya alamnya dikuasai oleh orang-orang asing yang mendirikan perusahaan-perusahaan mereka di negeri ini. Hak-hak rakyat diraup secara terang-terangan sekaligus secara sembunyi-sembunyi oleh orang-orang yang punya kekuasaan, tanpa memikirkan nasib rakyat yang memeras keringat melawan kemiskinan.

Memperluas Hubungan antar Negara dengan Badan Lembaga Internasional (UNESCO) sebagai Upaya Peningkatkan Pendidikan Wanita dan Remaja

Para petinggi dan tokoh dunia bergabung dalam sebuah forum terkait dengan peningkatan pendidikan perempuan yang diselenggarakan di Paris. Semua itu dibahas PBB, khusunya dewan UNESCO yang bergerak dalam bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Keterangan selengkapnya  sebagai berikut : Bankimun (ketua PBB), Erena Bukufa (ketua UNESCO), dan Hillary Clinton (menteri luar negeri AS),  dan Syaikh Hasinah (perdana menteri Bangladesh) menghadiri sebuah forum yang membahas tentang persamaan derajat kaum wanita. Forum tersebut diselenggarakan di Paris, ibukota Prancis. Dalam forum tersebut Erena Bukufa mengungkapkan gagasannya mengenai dinamika baru dalam pendidikan wanita dan remaja.

Pada pembukaan pidatonya, Erena Bukufa menekankan tentang potensi wanita untuk melakukan perubahan dalam dunia global.